...

Dana Desa pada tahun 2025 memainkan peran krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023, alokasi dan pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan. Berikut adalah rincian prioritas utama penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025: 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penggunaan Dana Desa diarahkan pada kebutuhan esensial seperti: Pencegahan dan Penurunan Stunting: Fokus pada penyediaan ...

Undang-undang yang berkaitan dengan keamanan desa adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.    Selain itu, terdapat juga peraturan desa yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban desa. Peraturan desa ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.    Badan ...

Undang-undang yang mengatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah UU 6 tahun 2014, khususnya pasal 94. Selain itu, ada juga Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.    LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan pemerintah desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat. LPMD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan.    Peran dan fungsi LPMD adalah: Wadah ...

Lembaga Adat Desa telah tertuang dalam undang-undang tahun 2015 tentang Desa yang mengatur tugas dan fungsinya. Ketentuan ini tidak menghilangkan adat istiadat yang sudah terbangun sejak lama dalam suatu masyarakat. Berbagai macam aturan desa juga tertuang dalam dokumen tersebut, mulai dari penyelenggaraan pemilihan desa hingga penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Lembaga adat ini menangani aturan atau adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat kampung/Desa dan berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintah Desa. Bentuk ...

Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Karang Taruna adalah: UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Permensos Nomor 83 / HUK / 2005 tentang Peraturan Dasar untuk Organisasi Pemuda Keputusan Pemerintah No. 72 tentang desa-desa    Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengembangkan generasi muda. Karang Taruna memiliki beberapa fungsi, di antaranya:  Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial      Menyelenggarakan kesejahteraan sosial    Meningkatkan ...

...

Sebelum menjadi Desa definitif, Desa Janapria adalah salah satu Desa yang ada di kecamatan kopang namun setelah melihat kondisi dan letak geografis yang sangat jauh dari kota kecamatan maka masyarakat Desa Janapria mengadakan musyawarah untuk membentuk sebuah Desa yang diberi nama Desa Janapria dengan telah ditetapkan Desa Janapria maka yang menjadi pejabat kepala Desa yaitu : LALU WIRARAJA Alias LALU TEGEK Tahun 1953 kemudian setelah itu kepala Desa terpilih di jabat oleh LALU KEMAN, LALU SENENG, LALU SUPARDI, H.MUHDAR, MAHRUM, AHMAD JOHARI,S.Pd, ...